liputan6online.com | BELAWAN- Pernyataan kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Mansyur yang mengatakan pengusaha (Pengusaha ikan Gabion Belawan) lebih senang dengan kondisi PPS seperti sekarang (Kumuh-red) daripada diperbaiki mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan. Mansyur dinilai keliru menafsirkan harapan pengusaha. Selasa (03/03/2026).
"Pada prinsipnya pengusaha berharap ada pembangunan infrastruktur di PPS Belawan sehingga aktivitas masyarakat profesi nelayan lancar aman dan nyaman. Pasang ROB tidak lagi menyerang kawasan PPS Belawan, ini harapan kita. Tapi pembangunan yang dilakukan jangan pembangunan yang menyusahkan lalu lintas keluar masuk perahu nelayan, apalagi sampai meresahkan masyarakat luas", kata pihak pengusaha ikan Gabion Belawan berinisial UD.
Sebelumnya masyarakat nelayan yang tergabung dalam KNTI Sumut melakukan aksi unjukrasa di depan kantor PPS Belawan. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan keras terhadap rencana reklamasi yang akan dilaksanakan PPS Belawan. Penolakan reklamasi PPS Belawan juga datang dari nelayan Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.
"Bila PPS Belawan paksakan reklamasi, maka kami pastikan akan berikan perlawanan. Penderitaan Reklamasi Pelindo hingga kini masih kami rasakan, sekarang mau ditambah lagi dengan reklamasi PPS Belawan, lebih baik kami hancur melawan daripada hancur berdiam diri," kata FD didampingi tokoh nelayan Pekan Labuhan.
Terpisah, reklamasi PPS Belawan yang dikabarkan mencapai puluhan hektar dinilai menimbulkan penderitaan baru bagi masyarakat nelayan dan masyarakat luas khususnya daerah Belawan. Selain menambah ketinggian pasang ROB naik ke daratan, Reklamasi PPS Belawan itu akan menghambat lalu lintas keluar masuk perahu nelayan. Tidak saja itu, dampak buruk juga akan dialami pedagang ikan di Gabion Belawan.
Dampak buruk terhadap nelayan dan masyarakat luas tergambarkan lebih mendominasi daripada dampak positif reklamasi PPS Belawan. Anehnya kepala PPS Belawan terus memaksakan diri untuk melaksanakan reklamasi tersebut. Ambisi kepala PPS Belawan untuk melaksanakan Reklamasi itu juga tak lepas dari dugaan kepentingan pribadi.
Tak heran sorotan dugaan korupsi pun muncul dalam rencana pembangunan reklamasi PPS Belawan tersebut.
"Kami merasa heran, nelayan dan masyarakat jelas menolak reklamasi PPS Belawan, tapi kepala PPS Belawan terkesan memaksakan diri untuk tetap melaksanakan Reklamasi. Kita menduga ada kepentingan pribadi yang bernuansa korupsi. Untuk itu Masyarakat Hukum Adat Deli (MHAD) Kelurahan Belawan Bahagia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap untuk menyoroti ambisinya kepala PPS Belawan", kata ketua MHAD Kelurahan Belawan Bahagia, M. Nursidin.
