Bahas Dana Pinjaman Fraksi Golkar Walk Out dari Ruangan

Editor: Jurnalis author photo


liputan6online.com
| NTT- Covid-19 telah berpengaruh pada kebijakan keuangan negara dan daerah, yang mengakibatkan sumber penerimaan anggaran dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil juga Dana Transfer Khusus mengalami pengurangan.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu mengakomodir semua kebutuhan daerah serta refocussing dan realokasi anggaran juga turut mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dalam RPJMD.

 Pada Senin 23 Agustus 2021 DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur serta dihadiri oleh seluru Organisasi Perangkat Daerah melakukan sidang paripurna berkaitan dengan Agenda Rancangan Persetujuan DPRD terhadap Dana Pinjaman Daerah.
Pelaksanaan Rapat Paripurna Dengan Agenda Rancangangan Persetujuan DPRD Terhadap pinjaman Daerah tersebut Fraksi Golkar Walk Out dari Ruangan Persidangan. 
Fraksi Golkar menolak karena dana pinjaman tersebut dialokasikan untuk Hotmix. 
Menurut mereka bahwa apabila PemDa melakukan pinjaman dengan dana yang begitu besar setidaknya digunakan untuk Lapen saja.

Anggota DPRD Fraksi Golkar Vinsesius Reamur saat ditemui media ini bahwa dirinya walkout atas dasar dana pinjaman dialokasikan ke Hotmix. Apabila alokasi dana tersebut untuk pembangunan jalan Lapen setidanknya luasnya lebih panjang serta tingkatkan pengawasan agar pembangunan lapen tersebut berkualitas.
"Kalau kerjanya ke Hotmix berarti pengeluaranya 2,5 M per KM akan tetapi kalo Lapisan Penetrasi (Lapen) pengeluaranya cuma 750 juta/KM, semestinya hal ini yang harus kita pikirkan",ucapnya dengan nada kesal.

Lebih lanjut kata ketua DPD Golkar itu bahwa minimnya kualitas pembangunan infrastruktur jalan di Manggarai Timur disebabkan lemahnya pengawasan dari Pemerintah. Semestinya yang kita kedepankan saat ini adalah yang berkaitan dengan pengawasan.
"Coba kita amati kualitas pembangunan infrastruktur di Manggarai Timur saat ini bahwa belum sampai setahun sudah rusak parah, hal ini disebabkan karena minimnya pengawasan dari pemerintah"Pungakas Vinsen. 


Untuk diktahui Penggunaan dana pinjaman daerah digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan yang meliputi:
1. Peningkatan jalan Bentenga Jawa- Satar Teu senilai 20 Miliar.
2. Peningkatan Jalan Dangka Mangkang- Watu Nggong Senilai 40 Miliar.
3. Peningkatan jalan sp. Tangkul- Benteng Jawa senilai 22 Miliar.
4. Peningkatan jalan Kembur- Watu Ngiung- Metuk Senilai 25 Miliar.
5. Peningkatan jalan Sok- Wae Care senilai 13 Miliar.
6. Peningkatan jalan Paka-Nceang Senilai 10 Miliar.
7. Optimalisasi AMB Rana Mese-Golo Nderu senilai 20 Miliar. (L6OC/Eposth Ngaja)
Share:
Komentar

Berita Terkini