liputan6online.com | NTT- Tepat pada 23 november Manggarai Timur merayakan hari ulang tahunnya yang ke-14. Diusia yang ke-14 inipun tentunya bukan sesuatu yang muda. Beragam program pembangunan yang belum terselesaikan, sementara berjalan dan ataupun belum terealisasikan. Kualitas pembangunan yang jauh dari harapan tentunya menjadi sebuah kekecewaan dari kita yang merupakan warga masyarakat Manggarai Timur.
Dalam sambutanya bupati Manggarai Timur mengatakan bahwa dari tahun ke tahun sejak berdirinya hingga saat ini pemerintah Manggarai Timur bersama pemangku kepentingan terus berusaha untuk mempercepat terwujudnya Manggarai Timur yang sejahtera. Beberapa indikator hasil diantaranya:
Pertama Indeks pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020 IPM Manggarai Timut mencapai 60,85 naik dari 59,46 pada tahun 2018. Atau naik dari kategori rendah pada tahun 2018 ke kategori sedang pada tahun 2020.
Kedua Garis kemiskinan. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Manggarai Timur mencapai Rp. 344.642,00 perbulan naik dari 313.593,00 perbulan pada tahun 2018. Berdasarkan kategori garis kemiskinan tersebut maka jumlah penduduk miskin di Manggarai Timur pada tahun 2108 sebanyak 74.880 jiwa atau 26,50% dari total jumlah penduduk Manggarai Timur. Pada tahun 2020 sebanyak 76.690 jiwa atau 26,52% dari total jumlah penduduk Manggarai Timur.
Ketiga Tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Manggarai Timur sebesar 2,10% menurun dari 3,01% pada tahun 2018.
Keempat Tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dikabupaten Manggarai Timur dari tahun ketahun mengalami Fluktuasi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional dan nasional. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten Manggarai Timur mencapai 0.87% menurun dari 5,03% pada tahun 2018. Sedangkan tingkat inflasi kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2020 sebesar 2,24% naik dari 1,70% pada tahun 2018.
Sementara Rilis yang dari Kemendagri bahwa Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten yang berkinerja rendah.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menyampaikan, terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah.
Hasil penilaian ini disampaikannya pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Rabu (16/6/2021) secara virtual.
Fatoni mengatakan, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya dipicu kurang maksimalnya Pemda dalam melakukan pelaporan inovasi.
Sering kali, Pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.
“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak, tapi tidak dilaporkan atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” terang Fatoni.
Dirinya menambahkan, bagi Pemda yang memperoleh hasil skor indeks rendah diimbau untuk segera berbenah. Para kepala daerah diminta untuk melakukan langkah strategis dengan jajarannya, yakni dengan mensinergikan perangkat daerah untuk melahirkan inovasi.
Di sisi lain, peran dan fungsi litbang daerah harus diperkuat untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian.
“Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu tiap perangkat daerah harus menumbuhkan budaya inovasi,” tutur Fatoni.
Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah, lanjut Fatoni, dapat menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapnya.
Penilaian indeks juga diharapkan dapat memotivasi daerah agar senantiasa meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kemendagri selalu melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah guna menghasilkan sistem penilaian yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(L6OC/Eposth Ngaja)
