 |
| Foto: Saat Sedang Rapat dengan Komisi III DPRD |
liputan6online.com | SIANTAR- Rapat laporan pertanggungjawaban yang digelar oleh Komisi II di kantor DPRD Kota Pematangsiantar berlangsung selama tiga jam dan cukup alot. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pematangsiantar, Dani Lubis berserta jajaran nya, yang harus menjawab berbagai pertanyaan mendasar dari para anggota dewan, Kamis (17/7/2025).
Salah satu agenda utama rapat ini adalah membahas telah diterimanya surat dari Gubernur Provinsi Sumut mengenai pelaksanaan sekolah lima hari untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, surat tersebut masih dalam proses pembahasan di Dinas Pendidikan, dan akan segera dilakukan diskusi lebih lanjut dengan Wali Kota terkait program ini.
Namun, rapat itu juga membongkar sejumlah permasalahan serius yang dihadapi Dinas Pendidikan, mulai dari anggaran yang tidak terserap dengan baik (Silva), hingga penurunan jumlah siswa di sekolah negeri. Anggota DPRD bahkan mempertanyakan kualitas sumber daya manusia di Dinas Pendidikan.
Dalam rapat tersebut, terlihat bahwa Kadisdik Dani Lubis tidak sepenuhnya memahami materi dan regulasi pendidikan yang menjadi pokok pembahasan. Ketika menyatakan bahwa peminat untuk sekolah negeri meningkat pada tahun 2025, data yang diperiksa justru menunjukkan penurunan. Dari kuota 3,776 di tahun 2024, jumlah peminat menurun menjadi 3,227 pada tahun 2025. Hal ini membuat Kadisdik terlihat hanya mampu "omon-omon" alias tidak dapat menjelaskan dengan baik.
Wakil Ketua Komisi II, Aprial Ginting, mengungkapkan rasa herannya atas ketidakmampuan Kadisdik dalam menguasai data jumlah siswa. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung mengenai mobil patroli Dinas Pendidikan yang jarang terlihat melakukan operasi penanganan siswa yang bolos. Salah satu kasus yang sempat viral adalah siswa SMP negeri yang lompat pagar sekolah untuk bolos.
Ical, sapaan akrabnya, juga mencatat kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan Kadisdik untuk membahas isu-isu penting, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program MBG, yang direncanakan untuk mendirikan 38, mencapai biaya sebesar 5 miliar per tahun. Namun, hingga saat ini hanya satu yang sudah beroperasi, sementara tiga lainnya masih dalam proses pembangunan.
Hendra Pardede, Ketua Komisi II sekaligus pimpinan sidang, berharap agar Kadisdik dapat lebih memimpin dengan baik dan memberikan contoh yang positif kepada seluruh jajaran di Dinas Pendidikan.
Rapat tersebut menyoroti perlunya peningkatan kinerja dan kepemimpinan di Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar demi masa depan pendidikan yang lebih baik. (Budi Kurniawan)
