liputan6online.com | NTT- TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Wae Wole, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur mengaku bahwa pihaknya tidak pernah dilakukan sosialisasi dari pihak pemerintah sementara tim pembina dari kelompok TKBM Wae Wole merupakan kepala Sabandar Wae Wole. Hal itu disampaikan oleh Marus yang merupakan ketua TKBM Wae Wole saat dimintai keterangannya pada selasa, 29 Maret 2022 diterminal pelabuhan Wae Wole.
Lebih lanjut ia katakan bahwa pihaknyapun bingung terkait sistem dalam mengurus legal standing TKBM. Karena pihaknya belum paham terkait sistem dalam mengurus legal standing lembaga tenaga kerja.
"Jujur saja saat ini kami baru tau bahwa dalam kelompok TKBM harus memiliki akta notaris melalui badan usaha ataupun yayasan. Sebab diwilayah ini tidak memiliki PBM (Perusahan Bongkar Muat). Kami juga sudah serahkan ke Pemerintah Daerah Manggarai Timur pada tahun 2016 namun respon dari Bupati Manggarai Timur saat dijabat oleh Yosep Tote bahwa TKBM harus diperdakan",katanya.
Jelas Marus bahwa saat ini dana yang sudah terkumpul sudah mencapai RP. 500.000.000. Dana tersebut digunakan untuk Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Keselamatan Kerja (JKK).
Sementara Pembina TKBM Wae Wole Husni membantah terkait ketidakresponan pemerintah dalam mengurus legalitas TKBM.
Menurutnya bahwa selama ini pihak pemerintah masih menunggu respon dari TKBM.
"Sebenarnya TKBM Wae Wole sudah dilegalkan namun masih menunggu respon dari anggota TKBM, sebab masih ada yang pro dan kontra dipihak internal anggota TKBM"ungkap Marus yang merupakan kepala Sabandar Wae Wole tersebut. (L6OC/Eposth Ngaja)
